DPRD Mesuji Gelar Sidang Paripurna HUT Provinsi Lampung ke-59

Mesuji, pandawalima.id - DPRD Kabupaten Mesuji Gelar sidang Paripurna istimewa ulang tahun Propinsi Lampung Ke 59 dengan tema “Lampung Besenirgi Lampung Berprestasi” yang di gelar di aula gedung DPRD Kabupaten Mesuji.Senin 27/03/23.

Sidang paripurna istimewa langsung di pimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Mesuji dan di hadiri Anggota 11 DPRD dan seluruh kepala opd kabupaten Mesuji.

Dalam sambutannya Mewakil gubernur lampung Bupati mesuji Sulpakar Menyampaikan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat dan Dirgahayu kepada seluruh masyarakat Lampung. Sebagai ungkapan bahagia lahirnya Provinsi Lampung Tanggal 18 Maret 1964 yang lalu.

“Sebagaimana diketahui bahwa, Provinsi Lampung ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964. Peringatan HUT Provinsi Lampung ke-59 mengambil tema “Lampung Bersinergi, Lampung Berprestasi”.” Ungkap Sulpakar mewakili Gubernur Lampung.

“terjalinnya hubungan kerjasama yang harmonis dalam penyusunan anggaran, pengawasan dan kontrol kebijakan pemerintah daerah” ujarnya.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan, pasca pandemi Covid-19 secara cepat telah dikeluarkan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Lampung. Hal ini untuk keterpaduan dalam peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan kerentanan sosial dan kerentanan ekonomi di daerah dengan melibatkan peran aktif bagi masyarakat.

Pada kepenatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait Ki kinerja penyelenggaraan Pembangunan daerah selama Tahun 2022, yakni:

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2022 sebesar 4,28% (year on year) dengan tingkat inflasi yang terjaga pada level 5,51%. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2022 sebesar 9,12% (q to q) bahkan tercatat yang tertinggi di Indonesia.

2. Pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh peningkatan produksi dan nilai tambah pada sektor pertanian yang memberikan kontribusi sebesar 28% terhadap PDRB. Untuk produksi padi Provinsi Lampung Tahun 2022 sebanyak 3,3 juta ton dengan produksi beras sebanyak 1,9 juta ton. Setelah memenuhi angka konsumsi beras lokal sebanyak 1,2 juta ton maka terdapat surplus sebanyak 700 ribu ton, sehingga Provinsi Lampung turut mendukung ketahanan pangan Nasional.

3. Kondisi perekonomian tersebut berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,16% dan berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan dari 12,62% per Maret 2021 menjadi 11,44% per September 2022.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat mengalami peningkatan yang cukup berarti. Tahun 2022 sebesar 70,45 yang berarti kini berada pada status “Tinggi” yang sebelumnya sebesar 69,9.

5. Ketimpangan pembangunan berdasarkan Indeks Gini terus menurun menjadi 0,313 bila dibandingkan tahun sebelumnya, serta berada di bawah angka Nasional.

6. Nilai Tukar Petani mencapai 104,3 dari target 102 – 103.

7. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 8,88 dari target sebesar 6,915.

Pemerintah Provinsi Lampung bersama anggota Dewan yang terhormat pada Tahun 2022 telah menyusun APBD Provinsi Lampung yang diarahkan untuk mempercepat recovery dampak Pandemi COVID-19 dengan prioritas pada pembangunan infrastruktur, pertanian, dukungan pada UMKM, peningkatan sumber daya manusia dan belanja guna mempertebal jaring pengaman sosial.

Realisasi belanja APBD Provinsi Lampung Tahun 2022 mencapai 97,25% menempati posisi tertinggi di Indonesia dengan didukung capaian realisasi pendapatan sebesar 100,68%. 

Pemerintah Pusat melalui Kementerian mengapresiasi dengan  penghargaan sebagai

(peringkat pertama nasional) Realisasi Belanja Daerah Tertinggi Tahun 2022 dalam Ajang APBD Award 2023, 2 (dua) hari yang lalu, Kamis 16 Maret 2023.

Pada kesempatan yang berbahagia ini Pemerintah Provinsi Lampung memberikan apresiasi dan penghargaan Paritrana Award kepada pelaku usaha yang telah mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pemberian penghargaan kepada POLDA Lampung atas penyelesaian tanah di Malang Sari (Lampung Selatan) dan BPBD atas penggagalan pengiriman TKI illegal.

Pemerintah Provinsi Lampung juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Ahli Waris Achmad Akuan atas penyerahan dokumen rekam jejak perjuangan Achmad Akuan Pahlawan Daerah Lampung kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk dilestarikan.

Ucapan apresiasi juga saya sampaikan kepada jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga seluruh stakeholders terkait atas kerjasama yang baik untuk pembangunan di Provinsi Lampung. (ADV)

Untuk ke Dua Kali, DPRD Mesuji Gelar Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Rancana Perda

Mesuji, pandawalima - Untuk kedua kalinya, DPRD Kabupaten Mesuji menggelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat 1 Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranpenda) di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Mesuji, Senin (27/03/2023).

Kedua Ranpenda, yakni Ranpenda Perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun 2011-2021 dan Ranperda Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Elviana dihadiri para anggota DPRD, Bupati Sulpakar, Sekda Syamsudin, staf ahli, asisten, dan para kepala OPD.

Dalam penyampaian fraksi, para wakil rakyat umumnya meminta Pemkab Mesuji bekerja lebih ekstra lagi menggali sumber-sumber pendapatan demi memenuhi harapan-harapan masyarakat.

Terkait pajak dan retribusi, wakil rakyat mengingatkan untuk lebih kreatif agar tak memberatkan masyarakat dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan.

Dalam era otonomi daerah, UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, pemerintah daerah memiliki wewenang yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri demi peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. (Advertorial) 

DPRD Mesuji Gelar Paripurna Bahas Dua Ranperda

Mesuji, pandawalima - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji menggelar rapat paripurna pembicaraan tingkat I penyampaian rancangan peraturan daerah (Ranperda) Tentang Perubahan Perda Nomor 6 tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji tahun 2011-2013 dan Ranperda tentang pajak retribusi daerah diruang sidang DPRD setempat, Senin (13/03/2023).

Rapat tersebut dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Mesuji, Elfianah. Pada kesempatan itu Wakil ketua I DPRD Mesuji Jhon Tanara menjelaskan, bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, Peraturan Daerah di bentuk berdasarkan Otonomi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan.

Dia mengatakan, peraturan daerah dibentuk merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang sesuai dengan asas dengan memperhatikan ciri khas daerah masing-masing.

“Peraturan Daerah yang baik seyogyanya, terbentuk dari adanya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta adanya kebutuhan masyarakat yang perlu dituangkan kedalam sebuah aturan aturan tertulis,” jelasnya.

Dikatakannya, berdasarkan uraian tersebut, DPRD bersama eksekutif sangatlah membutuhkan peraturan daerah yang baik guna membangun sebuah pondasi yang kokoh bagi terciptanya tatanan masyarakat yang ideal dan dinamis.

”Rapat paripurna selanjutnya agenda tunggal Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I Dalam Rangka Penyampaian Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun 2011-2031 dan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Mesuji kami persilahkan kepada Sdr. Penjabat Bupati Mesuji atau yang mewakili untuk dapat menyampaikan 2 (dua) Ranperda tersebut,”terangnya.

Penjabat (Pj ) Bupati dalam sidang tersebut diwakili oleh Asisten 1 bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Indra Kusuma Wijaya menjelaskan, berkaitan dengan Propemperda Kabupaten Mesuji 2023 yang telah di sampaikan pada (27/03/2023) lalu.

Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Mesuji, untuk selanjutnya dapat dibahas secara bersama-sama sesuai dengan tahapannya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, dan Tata Tertib DPRD Kabupaten Mesuji.

Adapun dua Ranperda yang di sampaikan, antara lain Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun 2011-2031.

“Dapat kami sampaikan bahwa Ranperda tersebut telah didasarkan atas skala prioritas dan telah melalui tahapan penelitian, pengkajian naskah akademis, izin Pembahasan oleh menteri dalam negeri,pembahasan dengan berbagai pertimbangan dan dapat segera dibahas bersama sesuai dengan tahapan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” harapnya. (Advertorial) 

DPRD Mesuji Gelar Rapat Paripurna Istimewa, Jon Tanara Sah Dilantik Menjadi Wakil Ketua

Pandawalima.id, Mesuji - Kabupaten Mesuji gelar sidang paripurna istimewa dalam rangka pengucapan sumpah janji wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Mesuji sisa jabatan 2019 2024.Jumat 27/01/23.

Dari hasil rapat Paripurna dalam rangka usulan pemberhentian Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Mesuji masa jabatan 2019-2024 yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2022 serta dengan telah terbitnya keputusan dewan pengurus pusat partai kebangkitan bangsa tentang penetapan pergantian pimpinan DPRD  Kabupaten Mesuji provinsi Lampung periode 2019-2024 dari partai kebangkitan bangsa tanggal 21 November 2022,Dengan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa nomor 122  perihal pergantian pimpinan DPRD Kabupaten Mesuji dari fraksi PKB tanggal 24 November 2022.

Berdasarkan keputusan  DPRD pada tanggal 28 November 2022 tentang usulan pemberhentian wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Mesuji periode 2019-2024 mengusulkan peresmian pemberhentian Yuliani Rahmi Safitri sebagai wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Mesuji dan mengusulkan peresmian pengangkatan Jon Tanara ST sebagai pergantian wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Mesuji sisa masa jabatan 2019-2024.

Dalam sambutannya Bupati Mesuji Sulpakar menyampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Mesuji dan saya pribadi ucapkan selamat atas dilantiknya dan diambil sumpah jabatan  Jon Tanara ST sebagai wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Mesuji semoga jabatan baru yang diemban dapat dijalankan dengan penuh amanah dan penuh tanggung jawab

" kepada ibu Yuliani Rahmi Safitri ST sebagai wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Mesuji sebelumnya semoga segala hal yang beliau kerjakan selama menjabat menjadi amal ibadah dan menjadi berkah bagi Kabupaten Mesuji" ucap Sulpakar.

"Saya ingin sampaikan bahwa segala dinamika yang terjadi antara kita sebagai penyelenggara pemerintah di Kabupaten Mesuji ini merupakan bentuk dari keinginan kita untuk memberikan segala yang terbaik bagi Kabupaten Mesuji oleh sebab itu marilah bersama kita saling bahu-membahu saling mengingatkan dan saling memberikan masukan yang konstruktif agar tercipta kebijakan-kebijakan terbentuk dari berbagai perspektif sehingga dalam melihat suatu permasalahan yang dan peluang kebijakan yang akan diambil memiliki spektrum yang lebih luas demi kabupaten Mesuji"Tutup Sulpakar.

Hal itu juga di sampaikan oleh Stap Ahli Bidang Pemerintah Hukum  Dan Politik Provinsi Lampung Saiful Derawan  juga Ucapkan selamat pada wakil ketua 1 DPRD yang baru saja dilantik semoga selama sisa masa jabatan ini Saudara dapat mengemban tugas dan kewajiban dengan sepenuh hati sehingga dapat membantu kelancaran kegiatan dan kinerja DPRD Kabupaten Mesuji terutama dalam mengkoordinasikan program kerja masing-masing komisi

"Telaah membuktikan dengan berbagai Raihan prestasi yang membanggakan di mana salah satunya pada pertengahan Tahun 2022 lalu Pemerintah Kabupaten Mesuji menerima penghargaan terbaik pertama dalam kinerja pengelolaan dana alokasi khusus atau Dak seProvinsi Lampung dan ke dua untuk nasional" ucap Saiful 

Sekali lagi kami atas nama pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan selamat atas di lantiknya Jon Tanara menjadi wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Mesuji. (Advertorial)

DPRD Mesuji Bahas Soal Penandatanganan Persetujuan Nota Kesepakatan Perubahan Propemperda

pandawalima.id, Mesuji - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji menggelar rapat paripurna  dalam rangka Penandatangan Persetujuan Bersama Nota Kesepakatan Perubahan Program Selasa 29/11/2022

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022 dan Penyampaian Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Mesuji.

Paripurna digelar langsung di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mesuji, Senin 17 Oktober 2022 lalu. 

Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Elfianah , memimpin jalannya paripurna tersebut. Dan turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mesuji Syamsuddin, Anggota Forkopimda Kabupaten Mesuji, Ketua KPU Kabupaten Mesuji, Pejabat Struktural dilingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji, serta anggota DPRD Kabupaten Mesuji.

Dalam penyampapaiannya Penjabat Bupati Mesuji yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Sdr. Syamsuddin, S.Sos, Menyampaikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah

yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional, Prolegda memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu sebagai bagian integral dari sistem peraturan perundang- undangan yang tersusun secara hierarkis, dalam sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Selanjutnya,Propemperda merupakan pedoman dan pengendali penyusunan Peraturan Daerah yang mengikat lembaga yang berwenang (Pemerintah Daerah dan DPRD) membentuk Peraturan Daerah.

Untuk itu Propemperda dipandang penting untuk menjaga agar produk hukum tentang peraturan perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, adanya dampak signifikan terjadi terhadap pembentukan peraturan perundang-undangandi Indonesia, lebih khusus Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 97D yang pada intinya mengatur mengenai mekanisme pengharmnisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah pusat melalui instansi vertikal yaitu Kementerian Hukum dan Ham.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Perda adalah untuk:

Menyelenggaraan otonomi daerah provinsi dan kabupaten/kota serta tugas pembantuan.

Menjabarkan lebih lanjut dari perundang-undangan yang lebih

tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Perda yang dibentuk dilarang bertentang dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Peraturan perundang-undangan mengatur prosedur penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan prosedur penyusunan adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Proses pembentukan Perda terdiri dari 3 (tiga) tahap,

yaitu, Proses penyiapan rancangan Perda yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif atau initiatives draft, naskahakademik atau academic draft dan naskah rancangan Perda legal draft,

Namun seiring berjalannya waktu, pada prosesnya banyak hambatan dan kendala dalam melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah yang tertuanng dalam propemperda TA. 2022. 

Untuk itu, menindaklanjuti hasil Evaluasi dari Gubernur Lampung terkait dengan Propemperda Kabupaten Mesuji TA. 2022 untuk dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan waktu sisa tahun anggaran, maka Bapemperda DPRD Kabupaten Mesuji telah melakukan pembahasan dan pertemuan dengan Perangkat Daerah terkait serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji, kami menyimpulkan dalam Propemperda 2022 akan dilakukan pembahasan Draft Rancangan Peraturan yang di sampaikan oleh Eksekutif, yakni :

Ranperda tentang Sumber Daya Perikanan

Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Pada tahun 2021 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji menyampaiakan usul inisiatif 12 Ranperda, namun tidak

semua dapat dilakukan pembahasan sehingga dimasukkan kembali pada Prompemperda Tahun 2022. Adapun ranperdanya sebagai berikut:

Ranperda tentang Infrastruktur Ramah Perempuan dan Anak;

Ranperda tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi ( TIK );

Ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan Pondok Pesantren dan Madrasah;

Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;

Ranperda tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Mesuji Lampung;

Ranperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;

Ranperda tentang Penyelenggaraan Waralaba;

Ranperda tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan.

Lalu, acara selanjutnya yaitu Penandatanganan Persetujuan Bersama Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Mesuji Dengan DPRD Kabupaten Mesuji tang dipimpin oleh wakil ketua DPRD Yuliani Rahmi Safitri, ST.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan agenda penyampaian usulan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Mesuji, yang disampaikan oleh Mardinata.

Ia menyampaikan Anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Dalam menjalankan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab serta kedudukan sebagai wakil rakyat di DPRD merupakan panutan bagi masyarakat. Maka diperlukan adanya kode etik yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman oleh Anggota DPRD dalam menjalankan jabatannyasebagai wakil rakyat selama satu periode. Kode etik tersebut juga diperuntukkan memberikan batasan guna menjaga profesionalisme Anggota DPRD agar tidak terjadi penyimpangan. Selanjutnya kode etik merupakan keberlanjutan dari Peraturab DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Berdasarkan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  yang  berbunyi  “DPRD

Kabupaten/Kota menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selamamenjalankan tugas untuk menjaga martabat, kehormatan citra, dan kredibiltas para anggota DPRD Kabupaten/Kota. Hal yang sama juga diamanatkan pada Pasal 126 Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Dalam hal menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kode Etik merupakan norma-norma aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar lembaga Pemerintahan Daerah dan antar Anggota serta antara Anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD.

Penyusunan kode etik telah diatur pada Pasal 127 PP 12/2018 yang mengatur ketentuan mengenai kode etik yang paling sedikit memuat :

Ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;

Sikap dan perilaku Anggota DPRD;

Tata kerja Anggota DPRD;

Tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;

Tata hubungan antar-Anggota DPRD;

Tata hubungan antar-Anggota DPRD dan pihak lain;

Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan;

Kewajiban antar-Anggota DPRD;

Larangan bagi Anggota DPRD;

Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;

Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan

Rehabilitasi.

Selain itu, kode etik juga harus didasarkan pada asas-asas yaitu :

Asas objektifitas : asas yang menyatakan kode etik tidak memihak, tidak memenangkan kepentingan pihak tertentu, tidak berprasangka buruk, dan tidak bertolak dari anggapan-anggapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional;

Asas keadilan : asas yang menyatakan kode etik memperlakukan anggota dalam keadaan yang sama dan sesuai dengan hak serta kewajibannya masing-masing secara rasional;

Asas kebebasan : asas yang menyatakan kode etik bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan anggota sebagai anggota otonom tanpa melanggar moralitas;

Asas solidaritas : asas yang menyatakan kode etik mendorong seorang anggota untuk bertanggungjawab atas hak dan kewajiban anggota secara keseluruhan dan tidak boleh saling mengorbankan untuk kepentingan yang melanggar moralitas;

Asas ignorantia juris neminem excusat : asas yang yang menyatakan bahwa ketidaktahuan terhadap kode etik sebagai hukuman positif tidak menjadi alasan pemaaf bagi seorang yang menjabat sebagai anggota;

Asas rasionalitas ; asas yang menyatakan bahwa proses berfikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi keyakinan terhadap pernyataan;

Asas moralitas : asas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan atau pendapat secara layak dapat dinilai benar, salah, baik atau buruk.

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan diatas, maka diperlukan sebuah Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatann DPRD Kabupaten Mesuji untuk menjaga martabat, kehormatan citra, dan kredibiltas para anggota DPRD khususnya Anggota DPRD Kabupaten Mesuji.

Agenda terakhir yaitu Sambutan Penjabat Bupati atas Nota Kesepakatan Bersama atas Perubahan Propemperda Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022 dan Penyampaian Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Mesuji, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Daerah kepada Kepada Sdr.Syamsuddin, S.Sos.

Ia menyampaikan ucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mesuji atas kesempatan yang diberikan pada sidang yang terhormat ini, serta diperkenankan untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Mesuji yang masuk dalam Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Mesuji Tahun 2022.

Disampaikan pula bahwa Perubahan Propemperda dimaksud dilakukan sebagai bentuk optimalisasi pembahasan Propemperda Kabupaten Mesuji Tahun 2022 yang sebelumnya berjumlah 19 (Sembilan belas) Ranperda menjadi 10 (sepuluh) Ranperda. Perubahan Propemperda yang kami sampaikan telah melalui proses pengkajian yang melibatkan pihak terkait dari berbagai lini dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Perubahan Propemperda ini akan ditentukan kembali sesuai dengan skala prioritas untuk dapat disampaikan dan dibahas bersama DPRD. (Advertorial)

Dinas Kesehatan Tulang Bawang Hentikan Sementara Penjualan Obat Bentuk Sirup Kepada Masyarakat

Tulang Bawang - Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang mengimbau seluruh apotek di wilayahnya untuk tidak menjual obat bentuk sirup kepada masyarakat sementara waktu ini.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut arahan Dinas Kesehatan Lampung, sesuai arahan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) terkait penghentian semua penggunaan pemberian obat sirup dengan bahan dasar diethylen glicol dan ethylen glicol dari berbagai merek.

Sekretaris Dinas Kesehatan Tulang Bawang Solihin mengatakan, pihaknya melalui apoteker yang ada di Puskesmas sudah mensosialisasikan kepada apotek, toko obat, dan lainnya terkait arahan Dinas Kesehatan Lampung dan Kemenkes RI.

Selain itu, Dinas Kesehatan Tulang Bawang juga telah menghubungi Ikatan Apoteker Indonesia guna mensosialisasikan himbauan Kemenkes.

“Edaran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga sudah kami terima. Untuk paracetamol sirup dihentikan sementara, diganti dengan paracetamol tablet yang diberikan dalam bentuk puyer atau pulvis,” katanya mendampingi Kepala Dinas Kesehatan Tulang Bawang Fatoni, Kamis 20 Oktober 2022.

Kepada para tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan, untuk sementara waktu Dinas Kesehatan tidak memperbolehkan mereka meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair atau sirup, sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Saya menghimbau kepada seluruh apotek yang ada di Tulang Bawang untuk sementara tidak menjual obat bebas dan bebas

terbatas dalam bentuk sirup kepada masyarakat sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah,” imbuh Solihin. (Red)

Sah !!! APBD Perubahan 2022 Kabupaten Tulang Bawang Resmi di Sahkan

   

Tulang Bawang - DPRD Tulang Bawang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulangbawang Sopi'i, S,H M,H menggelar Rapat Paripurna dalam Rangka Pembahasan Tingkat II atas Raperda Kabupaten Tulangbawang  tentang Perubahan APBD TA 2022, serta Pembahasan Tingkat I atas Raperda Kabupaten Tulangbawang tentang APBD TA 2023, Persetujuan Pembangunan Gedung serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tulang Bawang, Selasa (30/08/2022).

Hadir dalam Rapat Paripurna yakni Bupati Tulangbawang Dr. Hj. Winarti, S.E.,M.H  didampingi oleh Forkopimda Plus Kabupaten Tulangbawang, Pejabat Tinggi Pratama di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulangbawang  juga pimpinan Media Cetak, media online serta media elektronik.

Pengesahan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

Pada sambutannya Ketua DPRD Kabupaten Tulangbawang Sopi'i S,H M.H mengapresiasi kepada tamu undangan yang telah sempat hadir dalam acara Rapat paripurna tesebut.

"Atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tulangbawang saya ucapkan terimakasih kepada hadirin sekalian yang telah berkenan mengikuti Rapat paripurna ini,"ucap Sopi'i.

Dalam rapat paripurna tesebut berlangsung dengan baik sehingga Pembahasan Tingkat II atas Raperda Kabupaten Tulangbawang  tentang Perubahan APBD TA 2022, serta Pembahasan Tingkat I atas Raperda Kabupaten Tulangbawang tentang APBD TA 2023, Persetujuan Pembangunan Gedung serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh. Disetujui  oleh Qourum Rapat serta sekaligus penandatanganan.

Bupati Tulangbawang Dr. H.j Winarti, S.E.,M.H menyampaikan Terimakasih Kepada Pimpinan DRPD Kabupaten Tulangbawang,anggota DPRD dan BANGGAR DPRD Kabupaten Tulangbawang yang telah bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Tulangbawang  sehingga Raperda APBD Tahun Anggaran 2022 dapat  disetujui. Beliau berharap Sinergitas yang baik antara eksekutif dan legislatif di Tulangbawang menjadi indikator penentu keberhasilan Pembangunan di Kabupaten Tulangbawang.

Pengesahan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

"Terimakasih kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulangbawang, Anggota DPRD kabupaten Tulangbawang serta BANGGAR DPRD Kabupaten Tulangbawang sehingga proses pembahasan terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2022 dapat berjalan dengan baik dan lancar,"ujar Bupati Winarti.

Kegiatan itu ditutup dengan menyanyikan lagu "Bagimu Negeri" diikuti oleh seluruh peserta rapat dan tamu yang hadir dalam Paripurna DPRD Kabupaten Tulangbawang tersebut. (Advertorial)